Perlukah Kepala Desa Diperpanjang Masa Jabatan dan Periodenya?

 

Ditulis oleh Samsul Bakri

Perlukah kepala desa diperpanjang masa jabatan dan periodenya? Untuk memberikan sebuah justifikasi atau penilaian terhadap suatu perkara, maka perlu untuk diurai alasan-alasan mengapa perlu dan tidak perlunya perkara tersebut. Ulasan yang disampaikan dalam bentuk narasi maupun tertulis hanya layak dinegasikan apabila narasi tersebut telah kita telaah. Setelah itu tercitaplah sebuah dialektika yang berangkat dari wacana yang saling menegasikan—dalam bahasa lain, negasi ke negasi adalah syarat yang melahirkan dialektika—.Atau jika mengukuti alur berpikir dialektika Hegel, lawan bicara pertama yang menyusun wacana adalah subjek yang melahirkan tesis, lalu penanggap dalam bentuk penolakan sebagai antithesis, output atau keluaran dari keduanya akan melahirkan sebuah sintesis atau penyusunan kembali untuk memunculkan pergerakan dinamis menuju perubahan yang lebih baik. Alur tulisan ini akan seperti itu. Pertama saya akan mengurai sebab-sebab dibalik munculnya wacana penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Kedua, adalah uraian saya dalam posisi menolak alasan-alasan dibalik munculnya wacana tersebut. Dan ketiga diakhiri dengan menelaah enigma (teka-teki) mengenai hubungan antara wacana tersebut dengan Pemilu 2024, peran para oligark dan sedikit merumuskan langkah seperti apa yang sebaiknya harus kita tempuh untuk mengatasi dampak negatifnya.

 

Alasan Megapa UU Desa Perlu direvisi

 

Secara garis besar, dasar utama dibalik wacana atau tuntutan terhadap penambahan masa jabatan kades berangkat dari asumsi yang sangat sederhana dan sudah umum. Asumsi yng dipakai adalah ketidakefektifian sistem pemerintahan desa karena sibuk pada urusan stabilisasi politik dan konsolidasi politik. Stabilisasi poitik dimaksudkan pada pasca pemilihan kepala desa, sulit bagi pihak yang kalah untuk legowo menerima hasil pilkades yang memenangkan kandidat lawan. Ukuran waktu yang dipakai oleh beberapa elit PDI-P adalah dua tahun pasca pilkades. Pada waktu itu, pemerintah desa hanya disibukan dengan urusan sentimen, ujaran kebencian, hingga kekerasan yang dilakukan oleh pihak kalah terhadap yang menang. Kemudian konsolidasi politik dimaksudkan upaya dari kepala desa untuk melanggengkan masa jabatanya. Menurut elit PDI-P, dua tahun menjelang pilkades, pemerintah desa disibukan dengan membangun citra di masyarakat. Jika diakumulasikan, maka total stabilisasi politik dan konsolidasi politik mengahabiskan masa jabatan selama empat tahun pemerintahan desa. Dengan masa jabatan desa yang hanya enam tahun, berarti hanya dua tahun pemerintah desa bekerja secara efektif, meningat empat tahun sisanya dipakai untuk stabilisasi dan konsolidasi. Gejala yang seperti itu tentu sangat buruk, mengingat banyak anggaran APBN yang dialokasikan langsung ke desa. Jika kita rata-ratakan saja dana desa tiap tahunnya 70 triliun, maka selama empat tahun, ada anggaran negara yang tidak efektif untuk pembangunan sebesar 280 triliun. Maka menurut logika elit PDIP, sangat mendesak agar segera di sahkanya revisi Undang-Undang Desa sebagai syarat memajukan negara melalui pertikel ekstekutif yang palig dasar yaitu pemerintah desa. Dengan bertambahnya masa jabatan menjadi 9 tahun maka ada waktu bagi pemerintah desa untuk bekerja secara efektif selama 5 tahun, dengan asumsi 4 tahun sisanya dipakai untuk konsolidasi dan stabilisasi politik.

Mengutip keterangan tertulis Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam tempo.co (27/1/2023) revisi UU Desa akan berdampak pada " kualitas pemerintahan bisa ditingkatkan, dan stabilitas politik pun meningkat," Lebih lanjut, Hasto menyebut PDIP dalam sikap politiknya pada Kongres V Partai menegaskan pentingnya membangun dari desa. Termasuk, menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan kemajuan, desa pusat kebudayaan, di mana kearifan lokal hidup dan penuh dengan tradisi kehidupan gotong royong. “Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan menegaskan pentingnya stabilitas pemerintahan desa”. Tidak berbeda dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga mengafirmasi bahwa revisi UU Desa merupakan sebuah tuntutan dari akar rumput.  "Pada saat kunjungan kerja di berbagai daerah dan desa, muncul aspirasi bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan desa, para kepala desa membutuhkan waktu tambahan jabatan karena masa enam tahun dinilai tidak efektif”

 

Bantahan Terhadap Alasan Irasional

 

Mari kita membedah satu per satu alasan-alasan yang dikemukakan tadi. Pertama adalah logika penambahan masa jabatan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Jika yang membaca premis ini adalah mereka yang punya pikiran untuk menyusun logika, barang pasti ia akan tertawa terbahak-bahak, atau pun mungkin miris hingga gemez. Mengapa demikian? Mari kita telaah premis tadi dalam logika umum ke khusus. Pemerintahan desa tidak efektif karena banyak masa jabatan habis untuk stabilisasi dan konsolidasi politik (sebagai premis mayor). Indonesia memiliki banyak pemerintahan desa yang tidak efektif (sebagai premis minor). Maka, perlu menambah masa jabatan agar pemerintah desa efektif (konklusi/kesimpulan). Jika kita cermati, tidak ada pola berpikir runtut dalam susunan premis umum-khusus ini. Tidak ada korelasi antara premis mayor dan konklusi. Alur berpikir logis menyaratkan keeratan hubungan antara tiap-tiap susunan premis atau pernyataanya. Masalah yang diangkat pada premis pertama adalah banyaknya waktu menjabat yang terbuang percuma, sedangkan konklusinya adalah menambah waktu menjabat. Pengambilan kesimpulan yang seperti tidak melahirkan sebuah solusi, karena tawaran alternatif yang diberikan tidak memiliki hubungan dengan substansi masalah. Sebab yang menjadi masalah bukan pada persoalan durasi lama dan singkatnya masa jabatan, tapi ketidakdewasaan dalam berpolitik. Solusi menambah masa jabatan hanya akan logis jika premis awalanya adalah masa jabatan kepala desa masih dirasa singkat.

 

Saya ingin memberikan sebuah analogi yang kira-kira serupa dengan alur berpikir elit PDI-P. Motor Y tidak bagus karena mesinya boros mengonsumsi bahan bakar (sebagai premis mayor). Perusaahan Z memproduksi banyak motor Y (premis minor). Maka, perusahaan Z menganjurkan konsumenya untuk menambah alokasi pengeluaran mereka untuk bensin jika ingin memiliki motor Y (sebagai konklusi). Percaya saja, perusahaan Y akan bangkrut dalam hitungan hari. Rumusan masalahnya ada pada motor yang boros, maka konklusi yang benar harusnya adalah berinovasi dalam menciptakan motor yang irit bahan bakar. Untuk mengoreksi alur berpikir elit PDI-P tadi, maka akan berkesinambungan antara premis mayor dan konklusi jika konklusi yang dihasilkan adalah memperbaiki faktor-faktor yang membuat pemerintahan desa menjadi tidak efektifi. Dalam hal ini, premis konklusi harus berfokus pada dua masalah, yakni pada tataran bagaimana menstabilkan politik desa pasca pilkades dan konsolidasi politik yang tidak memakan masa menjabat.

 

Dapat dikatakan juga bahwa menambah masa jabatan juga bukan alternatif yang bijak—melainkan ‘bodoh’—sebab ditambah masa menjabatnya pun tidak serta merta menghilang masalah substansi yang ada. Hitungan menjabat 9 tahun tidak menghilangkan 4 tahun ketidkstabilan politik. Memang secara kalkulasi stabilnya politik bertambah menjadi 5 tahun, namun konotasi negatif 4 tahun tidak mengalami perubahan. Entah periodisasinya ditambah 100 atau pun 100000 tahun, ketidakstabilan politik dan konsolidasi politik akan tetap mewarni demokrasi prosedural di desa. Maka sekali lagi, seharusnya fokus pada perbaikan yang empat tahun tadi.

 

Anggapan pemerintah desa yang tidak bisa mengurusi urusan internal pemerintahanya barangkali didasari oleh sentimen dan stigma ‘orang-orang desa kurang terdidik’. Ketika wacana ini dilempar, publik atau masyarakat tidak perlu kajian mendalam untuk meyakininya. Fenomena ini, setahu saya, berkorelasi dengan sifat dasar manusia yang sangat bias komfirmasi. Suatu pernyataan akan diterima sebagai kebenaran, jika informasi itu selaras dengan apa yang sudah diyakininya sejak awal. Dengan kata lain, jika kita sepakat dengan wacana yang digulirkan segelintik elit partai terkait UU Desa, kita mengonfirmasi anggapan orang desa sebagai subjek yang tidak terdidik dalam politik. Dan saya juga lebih miris dengan beberapa kepala desa yang melakukan demostrasi di Senayan beberapa hari lalu. Tanpa disadari, mereka sebenarnya telah dihina oleh segelintir elit. Dasar revisi dan tuntutan mereka didasari oleh anggapan desa yang tidak pandai politik, dan mereka bersuara lantang mendukung revisi tersebut. Mereka yang menuntut UU Desa segera direvisi, secara impilisit berteriak “kami menang tidak pandai berpolitik, kami bodoh!” Dan tentu saja mungkin mereka sadar akan hinaan dan sikap menghina diri sendiri tersebut, hanya saja, potensi berkuasa selama tiga tahun terlalu mahal hanya untuk ditukar dengan harga diri. Mungkin.

 

Kekuasaan Panjang Cenderung Otoriter dan Koruptif

 

Wacana penambahan masa jabatan sebagai jalan menciptkan pemerintahan yang efektif adalah bukti pengabaian dan ketidaktahuan Hasto terhadap fakta sejarah. Kekuasan yang panjang sebagian besar diiringi pula dengan tindak korupsi. Korupsi dan kekuasaan memang ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan "pintu masuk" bagi tindak korupsi. Inilah hakikat dari pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely" (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut). Pasca orde baru yang sistem ekonominya sangat sentralistik, pola korupsinya juga bersifat sentral di lingkaran kekuasan pusat, dalam hal ini Suharto and the geng. Reformasi yang melepaskan sistem terpusat melahirkan bentuk pemerintah desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah. Namun desentralisasi tidak mengubah sikap koruptif pejabat lembaga negara. Korupsi tetap ada dengan sifat yang desentran pula, dari tingkat atas sampai bawah berlomba-lomba untuk korupsi. Dalam hal kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di tingkat desa, hingga tahun 2022 terdapat 686 kades yang terjerat korupsi dana desa. Hal ini menunjukan bahwa dengan rentang masa jabatan yang saat ini berlaku sepanjang 6 tahun sudah tercipta perilaku koruptif, dan potensinya akan semakin tinggi jika masa jabatan diperpanjang. Sebenarnya, saya kira tidak perlu menampilkan data statistik dan kajian yang selalu menampilkan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia. Sebab membuka mata saja, kita sudah melihat dimana pun pasti ada perilku korup.

 

Dan sejauh ini, argumen yang dilontarkan oleh Hasto terkait hubungan antara penambahan masa jabatan dan kualitas pemerintahan juga belum mendapat legitimasi sejarah dan ilmiah.  Tentu kita ingat dua masa kepemimpinan negera kita di zaman orde lama dan orde baru. Di masa orde lama, watak otoritarian Sukarno tercermin dalam Demokrasi Terpimpin. Lawan politik diteror, DPR di bubarkan lalu membentuk DPR Gotong Royong yang diisi oleh orang-orang yang loyal kepadanya. Sikap politik patronase ini membawa konsekuensi jauh, bukan sekedar mengganti seorang anggota dewan, tapi lebih dari itu, akan melemahkan fungsi kontrol legislatif.  Jatuhnya kontrol yang kuat lembaga eksekutif terhadap lembaga legislatif sama halnya mengubah negara demokrasi menjadi negara monarki yang otoriter. Sebab negara demokrasi menyaratkan kontrol kekuasaan eksekutif oleh legislatif. Demokrasi harus erat dengan daulat rakyat, sebab legitimasi untuk berkuasa didapat dari kehendak rakyat yang mengangkat mereka menjadi penguasa. Simbol yang menjadi bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban penguasa terhadap rakyat terletak pada legislatif, tapi ketika legislatif diangkat secara serampangan dengan dasar loyal kepada penguasa, maka mustahil mengharapkan suara mereka di Senayan sebagai suara rakyat. Akhirnya, dengan itu suara Sukarno hampir tidak memperoleh perlawanan dalam setiap kebijakan yang dia buat. 

 

Watak pemerintahan yang  tidak terkontrol dan monopoli definisi  terhadap ‘baik dan buruk’ dalam kebijakan publik sebenarnya mengembalikan bentuk kenegaraan kita kembali ke masa Eropa abad pertengahan atau ekuivalen pula dengan masa mataram kuno. Pasca hilangnya tradisi Yunani klasik yang lekat dengan metode logis dan rasional, bentuk pemerintahan di negara kerajaan Eropa didominasi oleh dogma yang berbasis teologi. Dalam urusan kerajaan, seorang raja disejajarkan dengan ‘tuhan’ di Bumi. Tindakan dan keputusan yang dipilih raja untuk urusan publik dianggap keinginan tuhan, sehingga siapa pun yang menentang akan dilabeli melawan kehendak tuhan. Walaupun kita paham bahwa bukan agama yang salah, tapi monopoli tafsirlah sumber penyelewenagn atas nama agama. Padahal, selama yang berbeda adalah tafsir, maka itu sebenarnya bukan jadi masalah. Karena tafsir bagaimana pun juga hanyalah buah pikiran manusia yang terbatas untuk menginteprestsikan kalimat yang terkadung dalam kitab suci. Ketika tafsir satu pihak dia klaim paling benar, maka sama halnya dia menganggap bahwa dialah yang mewakili pikiran tuhan. Seperti itulah yang terjadi di negara-negara kerajaan Eropa abad pertengahan, sehingga tidak mungkin ada mekanisme check and balance di sana. Tidak jauh berbeda dengan itu, di masa Mataram Kuno, bentuk pemerintahnya menganut paham raja yang bersumber dari adiduniawi. Artinya raja dianggap bukan berasal dari bumi, melainkan titisan atau perwujudan dewa-dewa yang ada dalam keyakinan hindu maupun budha. Rakyat yang melawan kehendak raja juga dianggap sama halnya dengan melawan kehendak dewa. Jika bencana alam terjadi, ada musibah kelaparan dan kondisi buruk lainya terjadi, raja tidak berhak untuk disalahkan, karena nasib malang tersebut dianggap sebagai kemurkaan dewa terhadap suatu kaum. Dan sebaliknya ketika ada berkah yang mengahimpiri suatu daerah, seperti panen yang melimpah, kesehatan penduduk membaik, tidak ada wabah penyakit dll, seorang raja tidak mendapat perlakuan yang teramat istimewa. Karena mereka meyakini bahwa peruntungan baik tersebut datang dari kebaikan hati dewa-dewa. Tidak heran ketika terjadi musibah buruk maupun baik, bentuk penyelesaian masalah dan bentuk rasa syukur oleh rakyat adalah mengadakan sesembahan dan ritual-ritual kepada dewa, bukan mendatangi istana raja dan DPR.

 

Maksud dari uraian saya mengenai dua bentuk pemerintahan di atas adalah sekedar menunjukan bahwa Demokrasi Terpimpin dari Sukarno secara asas telah melenceng dari semangat demokrasi. Ketika pilar-pilar demokrasi telah disatukan dalam satu kuasa eksekutif, ini sama halnya dengan  membawa demokrasi sama dengan apa yang terjadi pada negera kerajaan pra modern. Satu kisah dari bapak pendiri bangsa kita setidaknya memberi sedikit gambaran bahwa masa berkuasa yang panjang berpotensi untuk melakukan tindakan yang melawan konstitusi termasuk menjadi otoritarian demi melanggengkan kekuasaanya. Dalam lingkup kuasa seorang kepala desa, barangkali cakupanya kekuasan materilnya terlalu kecil untuk bertindak sejauh apa yang pernah dilakukan oleh Sukarno di era Demokrasi Terpimpin. Tapi potensi untuk otoriter dan melanggengkan kekuasaan bisa dijalankan dengan menempatkan keluarga atau orang yang memiliki kedekatan emosional denganya. Jadi sekalipun masa menjabatnya telah selesai, dia masih memiliki kontrol yang bersifat implisit. Kontrol atas orang-orang yang masuk dalam struktur pemerintahan desa bisa jadi berasal dari kekuasan materi yang dia pupuk selama 27 tahun. Tumpukan materi tadi berpotensi mengubah hukum atau mungkin melawan hukum yang dibuat oleh otoritas negara. Asalkan hukum yang belum dilegalisasi oleh otoritas negara tersebut sudah mendapat pengakuan dari masyarakat lokal desa Dalam pengertian itu, menarik untuk menelaah tulisan Jurgen Habermas  yang menegaskan bahwa legitimasi negara hukum tidak hanya berasal dari prosedur hukum tetapi juga dari masyarakat. Baginya, orang harus tunduk pada aturan hukum sejauh mereka telah berpartisipasi dalam penciptaan hukum yang mereka akui tersebut. Sebagai rangkuman, legitimasi adalah dasar di mana warga negara mengesahkan otoritas. Ini adalah substansi yang memvalidasi kekuasaan. Otoritas dan kekuasaan dapat dijalankan tanpa legitimasi. Namun, dalam hal kualitas dan efisiensi substansial, itu akan kalah dengan yang berasal dari otoritas yang sah disertai prosedur yang benar. Meskipun abstrak, tersebar, dan bahkan kontradiktif, rakyat adalah sumber legitimasi utama dan setiap tindakan publik harus diarahkan kepada mereka.

 

Mungkin pembaca akan berpikiran bahwa ini tidak akan berdampak signifikan bagi Indonesia toh desa itu cakupanya kecil. Tapi jika kita berpikir secara mekanik, sebuah entitas yang besar pasti tersusun atas partikel-partikel kecil. Entitas besar seperti negara bangsa Indonesia, jika kita telah telaah pasti tersusun atas ribuan desa. Jika desa sebagai partikel kecil mengalami kerusakan, barang pasti secara agregat, entitas besar yang tersusun oleh mereka akan rusak pula. Perumpaan yang paling serupa mengenai relasi antara desa dan negara mungkin bisa kita temukan dalam hubungan antara baut-baut kecil pada rantai motor dan motor. Meskipun kecil, jika satu saja baut itu terlepas dari rantai, maka motor tersebut akan kehilangan esensinya untuk bergerak.

 

Sebuah Anomali (Penyimpangan)

 

Saya setidak-tidaknya pernah terlibat dalam gerakan demonstrasi. Setiap gerakan di jalan pastilah berangkat dari telaah dan kajian panjang. Terkadang satu isu yang akan diangkat sebelum dibawa untuk diteriakan di depan wakil rakyat memerlukan masa kajian isu hingga berhari-hari lamanya. Jika masa kajian isu hingga hari gerakan turun ke jalan saya bagi, maka terdapat tiga tahap di dalamnya. Pertama adalah kajian isu, yang seringkali juga disebut sebagai masa konsolidasi. Pada tahap ini, delegasi dari berbagai kalangan datang untuk memberikan pandangan. Buruh, mahasiswa, dan berbagai elemen lainya diberikan ruang yang sama untuk berpendapat. Setelah masing-masing dari delegasi memberikan pandangan yang selaras dengan bidang keilmuannya, garis-garis besar gagasan lalu dikerucutkan dalam poin-poin tuntutan. Tapi tentu alurnya tidak semudah itu. Seringkali perlu kajian isu yang panjang, entah karena masa yang mengahadiri konsolidasi masih sedikit maupun buntunya diskusi karena perbedaan terhadap respon isu yang dikaji. Tak ayal, kajian isu bukan hanya persolan membahas masalah kebijakan publik, tapi juga persoalan mengajak masa dan menyamakan frekuensi dari berbagai golongan. Jika dua unsur tersebut sudah dipenuhi, kajian isu bisa dilanjutkan hingga melahirkan poin tuntutan. Pasca poin-poin tuntutan sudah ada, mekanisme selanjutnya adalah dikenal dengan akronim teklap (teknis lapangan). Pokok ini mendiskusikan dua hal besar, perangkat aksi dan sasaran aksi. Perangkat aksi berbicara mengenai struktur insidental pada satu gerakan, seperti menentuk kordinanator lapanngan, tim medis dan lain sebagainya. Sedangkan sasaran aksi mau dikemanakan poin-poin tuntutan yang dibahas dalam konsolidasi hendak dibawa. Setelah Teklap, maka unsur-unsur untuk turun ke jalan sudah cukup. Berjam-jam demonstran berteriak, berdiri, menahan panas dan letih demi menyampaikan aspirasinya. Bukan hanya letif fisik, materi pun harus dikuras. Perlengkapan aksi dari kebutuhan bersama hingga kebutuhan pribadi selalu menggunakan uang pribadi.

 

Namun jalan panjang dalam proses demonstrasi tersebut tidak pernah didengar oleh yang kami tuntut. Entah sudah berapa isu, mulai dari isu minyak goreng, BBM, KUHP hingga Revisi Undang-undang KPK. Konflik kepentingan antara tuntuan massa dan kepentingan orang-orang yang diuntungkan dibalik sebuah kebijakan publik selalu dimenangkan oleh golongan di balik layar. Asas suara rakyat sebagai suara tuhan digantikan menjadi suara oligark adalah suara pemerintah. Legitimasi otoritas negara bukan lagi berlandasakan kehendak publik, tapi kehendak segelintir. Tidak pernah saya melihat, masa menuntut atas perubahan satu kebijakan lalu direspon positif oleh pemerintah serta DPR untuk menyetujui tuntutan tersebut. Malah, dengan cara yang sangat halus, niat baik demonstrasi dibentuk menjadi sebuah citra negatif di masyarakat. Misalnya saja, pasca demonstrasi yang seringkali diangkat media adalah persoalan taman yang rusak diinjak masa demonstran, kemacetan, hingga sampah yang berserakan. Tapi media jarang mengangkat narasi dibalik kenapa demostrasi itu lahir. Seandainya aktivitas media arus utama juga turut mengabarkan dampak kenaikan harga BBM terhadap nasib nelayan kecil, tukang ojek dan pekerjaan informal lainya yang mengandalkan BBM sebagai bahan dasar pekerjaanya, saya yakin akan ada narasi berimbang di publik dalam menyikapi fenomena demonstrasi. Paradigma publik akan terbawa pada dua arus, jalan raya macet untuk beberapa jam atau orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada BBM bersubsidi kelaparan? Dalam pertimbangan biaya peluang, saya yakin mayoritas akan cenderung memilih untuk jalan raya macet dua sampai tiga jam daripada opsi yang satunya. Sayangya narasi publik tidak seperti itu. Tidak heran jika akhir-akhir ini demonstrasi dianggap sebagai keonaran di masyarakat yang hidup hanya untuk sekedar mencari makan.

 

Anomali pada relasi antara demonstran, pemerintah dan DPR terjadi pada kasus demontrasi yang dilakukan oleh kepala desa di Senayan 17 Januari 2023 lalu. Dengan cepat, pemerintah merespon bahkan menjanjikan bahwa tuntutan terhadap Revisi Undang-Undang Desa (RUUD) akan segera disahkan. Watak pemerintah dan DPR yang biasanya tuli terhadap aspirasi rakyat seketika terbuka lebar. Bahkan, jika saya cermati, dalam website dpr.go id., serta website resmi Kementrian Desa PDTT memuat narasi-narasi postif yang mendukung disegerakanya RUUD. Mereka ingin membentuk pandangan sebagai pendengar yang baik atas keinginan desa. Alurnya seolah-olah tuntutan atas revisi berasal dari rakyat. Anomali ini meninggalkan bau busuk yang bisa tercium dengan mudah. Analisis siapa yang diuntungan bisa dinilai secara kasat rasio. Asasnya pemerintah hampir tidak pernah mengakomodir satu keingian yang datang dari kelas bawah, lalu mengapa tuntun RUUD bak jalan tol yang diakomodir tanpa pertimbangan panjang? Selain itu, bagaimana bisa mereka yang terlibat dalam demonstrasi mengonsolidasikan massa secara cepat dan masif?

 

Bau Busuk Yang Tercium

 

Anomali pada contoh tuntutan RUUD perlu ditelaah secara kritis. Saya yakin, peristiwa ini terkait erat dengan kepentingan golongan tertentu dalam menyongsong Pemilu 2024 nanti. Mereka ingin mempraktikan kembali metode yang dipakai Golkar untuk melanggengkan kekuasan di masa Orde Baru. Ada poltik balas budi yang coba dimainkan. Kepala desa diberi kekuasan lebih selama 27 tahun, lalu sebagai imbal balas budi, mereka harus memilih partai yang memberikan mereka kekuasaan tersebut. Dalam sejarah bangsa kita, ini juga dipakai oleh Suharto. Di masa Orde Baru, Korpri dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi komponen penting pendukung Golkar. Kepada semua pegawai negeri, pemerintah menanamkan bahwa tiada pilihan kecuali Golkar dalam Pemilu. Siapapun pegawai negeri yang tidak memilih Golkar, maka “azab” dari pemerintah akan perih baginya. Banyak cerita sedih soal PNS yang diketahui memilih selain Golkar. Hukuman mereka biasanya dimutasi ke “daerah buangan.” Biasanya tidak hanya para PNS, tapi juga anggota keluarga mereka. Pada 1993 jumlah PNS sekitar 3,95 juta personel. Maka bayangkanlah seberapa besar perolehan suara Golkar jika tiap PNS bisa menarik 2 hingga 6 pemilih ketika Pemilu; entah dari istri, anak, orang tua, maupun kerabatnya. Pada zaman itu banyak keluarga PNS dan ABRI yang percaya bahwa Golkar lah yang memberi makan mereka. Bahkan di masa itu, misalnya, ada istilah Beras Golkar di kalangan keluarga PNS dan ABRI. Dengan pola pikir sama, bayangkan bagaimana besar pengaruh kepala desa jika dia, keluarga, dan orang-orang dipengaruhinya memilih satu partai yang sama? Tentu akan sangat masif. Hal ini akan membawa kita pada potensi berkuasa yang dihegemoni oleh satu partai. Meskipun kita menganut sistem multi partai, jika RUUD ini dilanjutkan, ada kemungkinan kita akan sama seperti sistem yang ada di negara-negara satu partai, yang biasanya hanya berlalku di negara komunis.

 

Persoalan lain yang penting untuk ditelaah adalah, siapa yang menggerakan kepala desa sebanyak itu? Dan bagaimana pola konsolidasinya? Menginggat masa yang sangat beragam dari pelosok Indonesia, tentu perlu biaya yang besar pula untuk terbang ke Jakarta. Untuk menjawab itu, ada potensi oligark dan elit yang bermain. Jeffrey A. Winters dalam magnus opus-nya yang berjudul Oligarchy memaparkan bahwa oligarki memiliki potensi untuk mendesain wacana publik dengan menggerakan massa. Masa yang digerakan tidak lain untuk mendukung satu kebijaka publik yang mampu menguntungkan mereka. Bahkan dalam satu wawancara dengan seorang oligark di Indonesia dia mengatakan tidak sulit untuk menggerakan ratusan ribu masa untuk mendukung atau menentang suatu kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kekuasan materil yang besar dari para oligark memiliki efek pada tataran kemampuan memobilisasi individu dan masyarakat yang kekuasan materinya lebih kecil. Mobilisasi massa tersebut dalam konteks demontrasi sama halnya membeli hak politik warga negara. Karena persoalan kebijakan publik dalam tataran politis tidak lagi lahir dari pandangan pribadinya melainkan didesain oleh kuasa materi dari para oligark. Dengan demikian, pemahaman atas oligark dan oligarki bermula dengan pengamatan bahwa ketidaksetaraan material ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik ekstrem. Dua hal tersebut merupakan temuan bahwa negara demokrasi tidak akan benar-benar menjadi negara demokratis jika terdapat ketimpangan material yang ekstrem.  Sebagaima juga, pada 1878, de Laveyel menulis bahwa “para filsuf dan pembuat hukum zama dulu tahu benar, berdasarkan pengalaman, bahwa kemerdekaan dan kesetaraan politik hanya bisa ada ketika didukung kesetaraan kondisi”. Tidak mengherankan jika oligarki banyak ditemui di negara yang ketimpangan ekonominya tinggi, seperti di Indonesia saat ini.

 

Watak oligarki didorong oleh satu motivasi, yang dalam bahasa Winters disebut dengan “teori mempertahankan kekayaan”. Ringkasnya tindakan yang dilakukan oligarki didorong oleh semangat menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya secara eksklusif. Kita bisa menarik konklusi bahwa ketika demonstrasi sudah disokong oleh oligark, kemungkinan besar, demonstarasi tersebut secara substansial mampu mempertahankan kekayaan mereka. Menjawab pertanyaan pada awal tulisan ini, maka sebaikanya RUUD tidak perlu dilakukan. Secara jelas saya uraikan, bahwa tidak ada dasar logis dan rasional untuk merevisi Undang-Undang Desa. Sekalipun di revisi yang diuntungkan bukanlah masyarakat desa, tapi hanya perangkat desa yang diperalat oleh ellit partai dan para oligark.

 

Yang Harus kita Lakukan

 

Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam, yang sudah dilantik untuk memegang nilai-nilai keislaman-keindonesian, dan juga kemahasiswaan sudah tentu menjad tanggung jawab moral untuk ikut terlibat menyumbangkan suaranya. RUUD, bagi saya pribadi sangat bertentangan dengan ketiga asas yang dipegang oleh kader HMI. Tulisan sederhana dengan alur yang mungkin ‘belepotan’ ini hanyalah pemantik awal bahwa banyak kebijakan publik yang perlu kita telaah, karena bertengan dengan asas ideologi yang kita pegang sebagai kader. Sebagai pengingat kembali, bahwa harapan satu-satunya dari Lafran Pane dari HMI adalah melahirkan intelektual muslim yan peka terhadap kondisi sekitarnya. Tujuan berHMI bukan untuk menjadi Ketum PB, BPL, Cabang, maupun Komisariat. Jabatan struktural hanyalah alat dalam ber HMI, bukan tujuan. Adapun tujuannya dalam praktik yang paling kecil bisa kita implementasikan dengan menampilkan sosok kita yang vokal dan berpengetahuan untuk membedah realita, apakah realita dan ideal terdapat kesesuaian. Jika realita sudah tidak lagi berkesuaian dengan asas keindonesian dan keislaman, di sanalah wujud kader kita tampilkan dengan memberikan sumbangsih sekecil apa pun itu. Entah dengan tulisan, diskusi dan yang paling konkret demonstrasi. Jika kita terus diam seperti ini, maka baiknya HMI dibubarkan saja, seperti apa yang disampaikan oleh Lafran Pane. Sebelum meninggal, ia menulis ketika ketidadilan ada dimana-mana, dan kader HMI sudah tidak peduli, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak membubarkan HMI. Saya lupa kalimat persisnya, tapi kurang lebih seperti itulah kalimat yang disampaikan oleh Bapak ideologis kita.