Pedoman Untuk Senior Sebagai Pengkader Informal di HMI Semarang

Ditulis Oleh Samsul Bakri

Siapa yang harus bertaggung jawab membentuk pola pikir seorang kader HMI? Pertanyaan mengenai perkaderan mungkin saya ajukan kepada siapa saja yang setidak-tidaknya bergelut dengan HMI. Saya tidak punya istilah tunggal yang mampu dijadikan definisi mengenai perkaderan dalam konteks di HMI Cabang Semarang. Alat dan metode yang dipakai mungkin seragam—ngopi dan nongkrong—tapi seringkali tujuanya beragam. Diantara beragamanya tersebut, hanya segelintir yang linear dengan sprit perkaderan HMI. Sehingga tidak heran kader HMI di Semarang terkotak-kotak, tergangtung pada jaringan patronase atau senior yang mereka ikuti. Ada yang kiri mentok, kanan mentok, hingga aliran kader HMI pragamatis yang melihat HMI sebagai wadah kepentingan pribadinya, entah itu kepentingan pengakuan, politik, dan tidak jarang ekonomi. Tentu, pola yang seperti demikian tidak selaras dengan definsi perkaderan. Secara definisi umum mungkin benar, karena jaringan patronase telah membentuk pola pikir sesesorang—sesuai dengan definisi perkaderan itu sendiri, yakni membentuk pola pikir—. Akan tetapi, jika dikerucutkan dalam definisi perkaderan dengan seorang kader HMI sebagai objek yang dikader, maka yang umum tadi harus dikhususkan agar selaras dengan nilai HMI. Kemudian Jika merujuk pada definis pengkaderan adalah membentuk kader, maka harusnya perkaderan HMI mengarahkan pola pikir seorang kader agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam HMI itu sendiri.

 

Tentu gelaja perkaderan yang menitikberatkan pada jaringan patronase dengan nilai yang melenceng dari semangat HMI—yang dalam pandangan saya pribadi— tidak baik bagi HMI Cabang Semarang. Karena melencengnya pola pikir seorang kader dari nilai HMI akan menyebakan munculnya sosok kader dalam artian yang semu. Seolah-olah ada kader HMI tapi tidak ada ciri nilai HMI yang melekat pada kader. Dan tampakya gejala tersebut memang sudah nyata adanya di HMI Cabang Semarang. Analisis yang tampaknya nyata dan bisa saya simpulkan, pertama adalah pudarnya kepekaan sosial kader HMI. Peka dalam arti ini, kader HMI punya kesadaraan atas apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Ini tentu bukan keinginan saya pribadi, agar kader memiliki pengetahuan mengenai dunia sosialnya. Ini adalah harapan yang diidamkan oleh arsitek pembangun rumah kita, Ayahanda Lafran Pane. Bukan secara serampangan Lafran Pane mengkhususkan mahasiswa sebagai penghuni HMI. Dia percaya bahwa mahasiswa, setidak-tidaknya adalah orang yang bergelut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu yang dipupuk dengan nilai kritis, harapanya akan melahirkan generasi yang mampu menelaah kondisi sosialnya dengan pendekataan objektif dan rasional, bukan karena unsur rasa subjektif semata.

 

Bercermin pada kondisi hari ini, khususnya di HMI Cabang Semarang, apa yang dibayangkan oleh Lafran Pane, agaknya sudah menjadi utopia. Hal yang sangat mustahil, meskipun masih ada segelintir. Rasa-rasanya, mahasiswa, termasuk kader HMI sudah termakan zaman. Kita sudah beradaptasi dengan semangat liberalisme. Sayangya adaptasi yang kita lakukan bukan bersifat parsial, melainkan sudah menyeluruh. Seeokar jerapa yang beradptasi pada tingginya dauh hijau di sabana Afrika hanya berubah panjang lehernya saja, bagian tubuh yang lain tidak mengalami perubahan. Setidaknya perubahan yang ia lakukan hanya adapatasi lingkungan agar ia tetap hidup. Berbeda dengan kita, kita telah berubah total untuk satu zaman liberalisme. Ciri liberalisme itu tampak nyata ketika kita semakin terpacu untuk fokus pada diri sendiri dan mengejar aktualiasasi diri dalam bentuk pengakuan orang lain. Berlomba untuk pengakuan tersebut pada akhirnya membawa pola pikir kita dalam pandangan yang hanya berorientasi hasil. Dan bahkan hasilnya untuk kepentingan pribadi lagi. Kalimat ini akan saya coba sederhanakan, mengingat sulitnya memaknai kalimat abstrak bagi mahasiswa. Pengkuan atas nilai mata kuliah adalah IP yang tinggi. Tapi darimana IP tinggi tersebut? Seringkali hanya lewat membuat makalah kelompok, presntasi lalu UAS. IP yang tinggi sebagai hasil tentu memiliki hubungan ‘sesudah dan sebelum’ dengan tugas kuliah sebagai determinan besar dan kecilnya IP. Pemahaman tugas kuliah dan IP haruslah memiliki arah yang positif atau searah. Hukum hubunganya, semakin paham dengan tugas kuliah maka semakin tinggi juga IP. Dan realitanya, hukum hubungan tersebut sangat kontradiktif. Ya, IP kita tinggi, tapi tidak disertai dengan pemahaman tugas-tugas kuliah. Yang jika ditanyai berapa IP-nya, jangan kaget jika angkanya berkisar 3,5-4,0 tapi bahkan tidak tahu sekedar cara menyusun makalah yang baik. Jadi darimana nilai tersebut? Saya tidak ingin berkutat banyak soal ini, tapi disorientasi kampus sebagai pabrik pengetahuan menjadi toko kelontong pengetahuan adalah sumbernya. Relasi antara kampus dan mahasiswa menjadi produsen dan konsumen. Asas konsumen puas menjadi filosofi penjual, dimana pun itu. Mahasiswa akan puas jika IP nya tinggi. Sebagai penjual, maka kampus harus menjamin nilai yang tinggi bagi mahasiswa agar mereka puas. Nilai IP sudah menjadi sama murahnya dengan mainan yang bisa kita dapatkan dari toko kelontong. Dan ya, kita merasa pintar dan seolah-olah menguasai subjek jurusan yang kita tempuh. Sungguh paradoks.

 

Tapi tentu tidak semuanya seperti itu. Ada juga kader yang benar-benar tekun dan menguasai bidang jurusanya. IP yang dia peroleh selaras dengan usahanya. Tapi ilmu yang ia miliki selesai ‘untuk dirinya sendiri’. Untuk dirinya sendiri sengaja saya tulis miring. Kira-kira apa yang dapat kita maknai ‘selesai untuk dirinya sendiri’tersebut? Bagi saya selesai untuk dirinya sendri, berarti ilmu itu untuk dipakai dirinya sendiri guna mendapat pekerjaan yang baik. Tentu sah-sah saja jika seorang kader bercita-cita untuk menjadi seorang karyawan perusahaan multinasional dengan upah yang besar. Tapi sangat disayangkan jika orientasi akhir dari ilmu yg dimilikinya selesai untuk dorongan ekonomi semata. Jika dikorelasikan dengan apa yang dicitakan oleh Lafran Pane, akan sangat bermafaat jika ilmu yang di dalam kepalanya ia pakai untuk ikut menelaah kondisi sosial di sekitarnya. Dalam harapan saya, saya membanyangkan, bagaimana jadinya jika setidak-tidaknya, ada 20 persen mahasiswa ilmu ekonomi yang bersuara untuk ikut mempelajari kebijkan-kebijakan ekonomi pemerintah, misalnya persoalan kenaikan harga BBM. Saya yakin hegemoni suara pemerintah dengan alat medianya dapat di-counter dengan suara dari akar rumput. Dan akan tercipta pula suara ‘publik’ yang benar-benar menjadi ‘ res publika’ bukan suara publik yang hasil manupulasi res privata dari pemerintah. Harapan itu akhirnya tetap menjadi utopis atau angan-angan yang kelihatanya sulit untuk terwujud mengingat cara pandangan kader akan ilmu selesai pada orientasi pekerjaan yang baik.

 

Dua contoh tadi adalah pengantar bahwa kader HMI Cabang Semarang yang sudah tergerus paham liberalisme dengan mengedepankan kepentingan pribadi diatas apa pun, yang kemudian menghilangkan fungsi kepekaan sosialnya. Problematika selanjutnya, yang benar-benar kita bahas adalah redupnya iklim literasi pada kader. Ini sebenarnya masih berkorelasi dengan apa yang saya singgung sebelumnya. Kita sudah dimakan zaman yang serba pragmatis. Siapa yang bisa membantah jika hari ini sebagian besar kader HMI di Semarang sangat minim membaca buku. Tidak ada beda antara kader dan bukan kader, buku tetap dianggap sesuatu yang tidak berguna. Dari sisi ekonomi tidak menguntungkan, justru harus keluar uang banyak, dari sisi menyenangkan juga kalah dengan serunya ghibah. Ditambah pola pikir yang serba instan, harapan bahwa langsung secerdas Einstein dan selantang Rocky Gerung hanya dengan membaca satu paragraf buku pada akhirnya menjauhkan kader dari buku. Dan semakin diperparah dengan lingkungan kader yang tidak mengenalkannya pada buku.

 

Matinya buku di kalangan sebagian besar kader pada akhirnya mematikan nalar kritis itu sendiri. Sebab mereka tidak memperoleh pengetahuan lain diluar apa yang mereka terima dari tawaran zaman. Tidak ada sumber pembanding untuk menilai baik dan buruknya satu perkara. Sikap pasif atas informasi ini kemudian menjadi sebab dasar ketidakadanya suara kader dalam setiap kebijakan publik yang ‘dirasa’ buruk. Sebab, bagaimana hendak bersuara, jika tidak ada narasi lain yang mereka terima selain dari apa yang dikatakan oleh pembuat kebijakan publik. Fenomena asal terima jadi ini sama persis dengan apa yang dialami masyarakat Eropa di abab pertengahan. Informasi sudah menjadi dogma, yang diterima tanpa pertimbangan akal. Jika ditarik sedikit lagi, maka sikap kader yang tidak menggunakan akal sudah mati kemanuasiaanya. Sebab akalnya tidak dipakai.

 

Tentu hal-hal buruk yang saya uraikan diatas hanyalah partikel kecil dari segunung masalah dalam kader HMI Cabang Semarang. Dan masalah tersebut bukan aib. Kita harus sadar bahwa itu nyata dan itu adalah masalah. Ketika cara pandang kita satu, masalah tersebut mesti kita bahas, agar dicari jalan keluarnya. Sikap diam atas persoalan pelik ini hanya akan memperpanjang masa lahirnya kader-kader semu di kemudian hari. Kita bertambah banyak secara kuantitas tapi nihil dan kosong dalam tataran esesnsi dari kuantatis banyak tersebut.

 

Saya memiliki pandangan yang harus diperbaiki pertama adalah jaringan patronase. Sebagai senior, perlu untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan kepada kader-kader baru tidak melenceng dari asas ke-HMI-an. Jangan mengajarkan dan mengenalkan sesama kader untuk saling bermusuhan apa lagi saling klaim kubu per kubu. Biarkan dendam atau masalah pribadimu atas satu personal atau linggkaran selesai pada dirimu sendiri. Putus budaya kolot bahwa teman senior teman saya, bukan teman senior bukan teman saya. Biarkan kader-kader itu mencari sendiri, siapa yang hendak ia jadikan kawan berpikir dan kawan berproses di HMI. Dengan tidak mendikte kebabasan tersebut, kita telah mengembalikan sifat bebas kader sebagai manusia. Jangan sampai rasa sayang yang berlebih, tidak ingin adiknya terjerumus pada lingkaran yang salah jutsru menghilangkan sifat manusianya yang bebas.

 

Sebagai senior, sangat wajib hukumnya untuk membaca buku. Karena asasnya, orang meniru apa yg kita lakukan bukan apa yang kita ucapkan. Akan sia-sia bahwa kita koar-koar menanyakan buku apa yg telah dibaca seorang kader, sementara kader itu tahu, bahwa seniornya tidak membaca buku. Seorang senior yang baik ia harus membagikan beragam sudut pandang berdasarkan apa yang ia temukan dalam buku. Maka buat kader itu kagum karena pikiran dan pengetahuan kalian yang luas. Bukan karena pendekatan materi. Jangan sampai kader mengikuti cara pandangan kita, hanya karena rasa tidak enak setelah diberikan rokok dan kopi saja. Sebagai pendekatan awal mungkin sah-sah saja, tapi jangan berhenti di situ. Jika sikap kepemiminan dan diikuti hanya karena dorongan materi misalnya, maka tidak perlu di HMI. Seorang Bos di perusahaan juga di hormati karena banyak uangya, karyawan patuh karena penghidupan mereka tergantung pada gaji yang diberikan sang boss. Jangan sampai relasi senior dan junior menjadi seperti itu. Setidaknya harus tetap ada ajaran yang dari senior untuk adiknya agar ia mengilhami nilai HMI. Jika bisa, berikan buku-buku yang mampu menunjang kesadaran ber HMI bagi kader baru atau pun buku bacaab bebas yang juga memperkaya pengetahuan. Iklim yang baik seperti ini, sudah barang pasti akan terus berlanjut, kedepanya ketika kader baru telah memiliki adik, ia harus mencontohkan dengan membagi buku kepada mereka. Lingakaran bagi buku akan terus berputar hingga budaya baca buku di kader HMI di Semarang akan membaik.

 

Dan bagi saya juga, hari ini HMI entah dimana pun itu, sebagian besar, tidak lebih dari sebuah gerakan politik pragmatis dibandingkan gerakan yang beroerintasi nilai. Entah di tataran kampus atau pun pasca kampus. HMI dijadikan alat politik untuk mencapai tampuk kekuasaan. Seringkali akhirnya politik kampus melahirkan pola monarki alih-alih demokrasi. Jika satu bendera sudah berdiri kokoh, sangat sulit kandidat dari luar untuk bersaing. Sifat hegomoni yang seperti ini tidak akan melahirkan iklim pembelajaran politik yang baik. Justru menjadi pelanggeng pola dominasi kelompok seperti apa yang sudah dipertontonkan oleh sikap politik di luar kampus. Sekalipun dibiarkan, saya khawatir, kedepanya, di dunia masyarakat, seorang kader akan terbiasa fokus untuk memperbanyak masa alih-alih isi pikiran sebagai syarat mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin. Seandainya benar dan konsekuen bahwa apa yang dikritik oleh kader bahwa demokrasi di Indonesia bermasalah karena demokrasi kita hanyalah jubah dari sistem monarki, maka sudah sepatutnya kita meninggalkan budaya ini. Atau mungkin kita sebenarnya naif? Mengkritik hanya karena tidak mendapat ‘kue’ dari sistem yang kita benci? Saya tidak ingin berspekulasi. Budaya hegemoni satu kampus ini bukan hal yang baru, muaranya dari dulu.

 

Terakhir (untuk tulisan ini saja) seorang senior seminimal mungkin harus membaca buku-buku materi ke HMI an. Agar doktrin yang disampaikan kepada adiknya di HMI tidak berangkat dari sudut pandangan pribadi yang seringkali tidak selarah dengan sudut pandang HMI, dalam hal ini sudut pandang Lafran Pane. Maka mungkin sekirannya ada baca yang minimal harus dibaca adalah 44 indikator kemunduran HMI karya Agus Salim Sitompul dan Buku Biografi Lafran Pane Karya Hariqo Wibowo Setyo. Banyak senior HMI yang sudah berhasil dan sukses di organisasi kampus maupun mahasiswa berprestasi. Yang sebenarnya tidak mengetahui secara mendalam HMI, tapi karena dasar prestasinya, ia dipilih untuk membawakan materi atau sekedar menjadi pembicara dalam maperca atau forum lainya untuk memperkenalkan HMI. Seolah-olah, dia bisa menjadi seorang ketua organisasi mahasiswa karena pengetahuanya menjadi seorang kader. “Ingin menjadi presiden mahasiswa seperti si X? Ayok mlebu HMI.” Itulah pesan tersiratnya, membuat orang kagum. Tapi pesan-pesan yang ia sampaikan sebagai pembicara sebenarnya tidak ada kaitanya dengan HMI. Tidak lebih dari sekedar cara pandang subjektifnya. Bagi saya, lebih baik, senior yang menjadi pemateri adalah orang-orang secara presatsi atribut tidak perlu terlalu sesuatu yang ‘wah’ tapi secara keilmuan dia tahu apa itu HMI. Kita tidak seharusnya terlalu menyilaukan mata dengan gelar atribut yang sebenarnya minim substansi. Berikan ruang kepada yang menyelami asam garamnya HMI untuk memperkenalkan HMI. Jika doktrin ikut HMI hanya dilekatkan pada gelar presma dan segudang prestasi lomba menulis dan lomba debat, maka bisa jadi orientasi mereka untuk bergabung karena ingin meraih presatasi semata, bukan berjuang untuk menjadi kader militan HMI

 

Peran doktrinasi nilai kader yang tidak melenceng dari nilai-nilai HMI di Semarang bagi saya memang sudah sepatutnya diemban oleh senior mereka. Seperti apa yg telah saya urai sebelumnya. Pengkaderan formal yang sangat bertumpu pada BPL maupun non BPL tidak cukup untuk mengubah karatkter seseorang. Latihan Kader 1 dan seterusnya tidak cukup dijadikan dasar mengubah pola pikir seorang kader baru yang membawa nilai-nilai yang telah dia pegang lama—selain karena kualitas guru. Sebagai gerbang penambah kuantitas, BPL dengan perkaderan formalnya memang diperlukan, namun memastikan bahwa seorang kader berkualitas HMI haruslah menjadi tanggung jawab moral senioranya. Sebagai penutup, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyindir satu pihak pun, sekalipun ada yang merasa dirugikan, salah satunya mungkin adalah saya sendiri