Negara Kelas Karl Marx dan Kereta Api Argo Parahyangan

 

Ditulis Oleh Samsul Bakri

Di sela-sela KTT G-20 kemarin, ada peristiwa yang cukup menyita perhatian publik. Presiden Jokowi dan Presiden RRC, Xi Ji Ping menyaksikan uji coba rel Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC). Konon katanya, KCIC akan resmi beroperasi pada Juni 2023. Sebuah kabar gembira bagi mereka yang meilhat infranstruktur sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi. Lebih cepat, modern, bersih dan ketepatan dalam jadwal pemberangkatan menjadi slogan yang dijanjikan bagi masyarakat. KCIC nantinya akan melayani rute Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Dari sisi waktu, KCIC hanya butuh 36-45 menit untuk menghubungkan dua kota tersebut. Dibandingkan kereta konvensial, KA Argo Parahyangan butuh waktu 3,15 jam untuk rute Jakarta-Bandung. Dari sisi waktu memang terlihat jauh lebih singkat. Tapi analisis pilihan moda transportasi tidak selalu persoalan harga. Banyak variabel yang menjadi pertimbangan, waktu tempuh hanyalah satu dari sekian indikator yang dijadikan alasan masyarakat memilih moda transportasi. Sayangnya, pemerintah seolah memaksa masyarakat untuk beralih pada penggunaan KCIC. Paksaan tersebut tercermin dari wacana pemerintah untuk menghentikan rute operasional KA Argo Parahyangan di tahun 2023 ini.

 

Sifat memaksa tersebut ditujukan bukan demi kebaikan masyarakat, KCIC sebenarnya masih jauh dari kata efisien. Banyak stasiun pemberhentian KCIC yang terletak bukan di kawasan strategis, belum lagi stasiun yang berlokasi di luar pusat kota, sehingga perlu moda transprasi lain sebelum mengaksesnya. Selain itu, jika wacana penghentian direalisasikan, maka ada kelompok masyarakat yang dihilangkan hak-hak dan kebebasanya. Mereka adalah masyarakat kecil yang masih mendahulukan harga murah ketimbang waktu tempuh yang cepat. Sedangkan selisih harganya juga lumayan timpang, tarif KA Argo Parahyangan untuk kelas ekonomi hanya Rp95.000 sedangkan KCIC diperkirakan mencapai Rp350.000. Ada selisih sekitar Rp255.000. Untuk masyarakat miskin atau mereka yang taraf pendapatanya rendah, nominal tersebut lumayan besar. Belum lagi jika mereka adalah orang-orang yang aktif melakukan perjalanan Jakarta-Bandung minimal satu kali setiap minggunya, maka dalam sebulan ada margin pengeluaran yang lebih besar senilai Rp1.020.000. Bukan angka yang sedikit.

 

Tentu analisis kemungkinan negatif yang saya lakukan diatas hanyalah sekelumit kecil dari segunung potensi ekternalitas negatif yang ditanggung masyarakat kecil jika KA Argo Parahyangan dihentikan untu beroperasi. Kemungkinan-kemungkinan negatif yang dirasakan masyarakat kecil sangat mudah untuk dianalisis, tidak perlu sekolah ekonomi. Tapi mengapa para aristokrat ekonomi di pemerintah tidak mampu membaca potensi buruk tersebut? Mengapa KCIC begitu dipakasakan, seolah-olah dialah jawaban atas kebutuhan transportasi masyarakat? Belum lagi dalam pembiayaan proyek ini, uang negara sudah habis ratusan triliun. Dibangun dengan menguras pajak rakyat, lalu dioperasikan untuk mempersulit hidup rakyat. Sangat konyol dan tidak masuk akal.

Melihat fenomena ini, saya semakin yakin dengan hipotesis Karl Marx dan Federich Engeles, tentang negara yang dibangun untuk kepentingan kelas penguasa. Dengan demikian, artikel opini ini akan mencoba mencocokan teori negara kelas Karl Marx dengan studi kasus penghentian operasional KA Argo Parahyangan demi KCIC.

 

Negara sebagai Pelindung Hak Alamiah Masyarakat (Locke, Hobbes & Hegel)

Membahas pemikiran seorang filsfuf akan lebih baik jika ditelaah kebelakang terlebih dahulu. Dalam hal ini, perlu diurai siapa filsuf yang mempengaruhinya. Dalam konteks memahami konsep negara kelas Karl Marx, maka saya tidak akan melepas nama Hegel. Sedangkan untuk memahami Hegel, kita terlebih dahulu harus menelaah sedikit pemikiran  John Locke dan Thomas Hobbes mengenai, karena Hegel sedikit banyak corak berpikirnya dipengaruhi oleh kedua tokoh tersebut.

 

Dalam Leviathan, Hobbes menggambarkan manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha memenuhi kepuasan pribadi dengan segala cara. Kehidupan manusia ditandai dengan koflik kepentingan dan perlombaan kekuasan, tanpa rasa saling percaya antara sesama dan keinginan untuk bekerjasama secara politik maupun ekonomi. Adagium yang paling mencolok untuk menggambarkan situasi tersebut sering kita kutip dari karya Plautus, homo homini lupus, yang berarti manusia adalah serigala bagi manusia lainya. Dalam kondisi pranegara, kondisi semacam ini melahirkan perang antar sesama manusia. Dasarnya manusia memilki bawaan (the state of nature) yang saling menindas antara yang lemah dan kuat. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia mendirikan negara sebagai sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengendalikan  the state of nature yang brutal tersebut. Jadi negara dalam pikiran Hobbes lahir ketika setiap individu secara sukarela menyerahkan haknya unuk memerintah diri sendiri kepada sebuah kekuasan tunggal. Jika semua individu melakukanya secara bersamaan maka kekuasan tunggal ini akan menjadi otoritas politik yang efektif untuk menciptakan keamanan dan dalam jangka waktu yang panjang.

 

Serupa dengan Hobbes, Locke memahami proses pembentukan negara dalam kerangka perlindungan hak-hak alamianh yang dimiliki setiap indvidu. Akan tetapi Locke menolak gagasan tentang perlunya sebuah kekuasaan tunggal. Sebab jika sesama anggota masyarakat tidak memiliki rasa saling percaya, sulit dibayangkan anggota masyarakat akan memercayakan hak-hak memeritahnya pada kekuasan politik tertentu. Itulah paradosks dari pikiran Hobbes, sebab bagaimana pun negara adalah institusi politik yang dijalankan oleh sekelompok manusia. Artinya ada sekelompok serigala juga di dalamnya. Untuk itu, John Locke memiliki perbedaan pendapat mengenai the state of nature (kondisi alamiah). Dalam buku Second Treatise of Goverment, Locke membayangkan setiap individu pada mulanya memiliki hak-hak alamiah, hak mengatur diri sendiri dan hak menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggar hak asasinya. Dalam kondisi alamiah, akal sehat memungkinkan setiap individu untuk bertindak rasional mengikuti hukum alam yang menegaskan bahwa setiap manusia akan memberikan balasan yang setimpal terhadap setiap bentuk perlakuakn yang ia terima dari sesama manusia lainya. Akal sehat memungkinkan setiap individu menghindari konflik dan mengutamakan kerjasama sebagai pilihan interkasi sosial yang lebh rasional. Karenanya kepatuhan pada akal sehat dan hukum alam membuat the state of nature tidak menjadi the state of war seperti yang digambarkan oleh Hobbes.

 

Hanya saja kondisi alamiah ini memiliki beberapa kelemahan mendasar. Ketika setiap anggota masyarakat diberikan kebebasan untuk menginterpretasi law of nature, konflik interpretasi yang berpotensi mengancam kebebasan dan persamaan cenderung terjadi. Selain itu jika setiap individu hanya diorganisasikan secara longgar, berdasarkan interkasi sosial yang mengacu pada akal sehat dan hukum alam, maka masyarakat yang terbentuk dari interaksi semacam ini tidak cukup kuat untuk menghadapi agresi dari luar. Persoalan ini bisa diatasi jika setiap individu menyetujui sebuah kontrak sosial untuk membentuk an independent society (masyarakat sipil) dan a civil associa-tion (negara). Locke menegaskan arti penting perbedaan kedua macam entitas tersebut untuk menunjukkan bahwa proses pembentukan sebuah negara harus berdasarkan persetujuan setiap anggota masyarakat. Jika negara tidak mampu atau melanggar tugasnya mewujudkan kebebasan dan persamaan maka hak menilai dan menghukum pelanggaran tersebut berada di tangan setiap anggota masyarakat.

 

Hegel mewarisi tradisi pemikiran politik liberal yang cenderung memisahkan negara dan masyarakat sipil sebagai dua entitas yang berbeda dan sering bertentangan. Bedanya, Hegel memberikan tekanan lebih besar kepada negara yang dia terima sebagai institusi yang otonom dengan kemampuan menyelesaikan konflik kepentingan yang selalu melekat dalam masyarakat sipil. Teori Hegel tentang negara berangkat dari proses pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan sejarah umat manusia. Sejarah dipahami sebagai proses realisasi dan aktualisasi sebuah ide universal yang akan menjelmakan dirinya dalam bentuk masyarakat manusia yang sempurna. Dalam sejarah berlangsung proses saling mempengaruhi antara ide universal dan kenyataan hidup sehari-hari dalam hubungan dialektik antara “ada” dan “tiada” hingga “menjadi” kenyataan yang ideal. Perkembangan sejarah karenanya bersifat deterministik dengan ujung yang sudah pasti. Negara, dalam kerangka berpikir seperti ini, merupakan perwujudan ide universal. Negara merupakan agen sejarah yang berupaya keras merealisasikan ide universal tersebut menjadi masyarakat sempurna. Sebaliknya individu yang mewakili kenyataan hidup sehari-hari yang kurang (belum) sempurna dan penuh konflik kepentingan bukan agen sejarah yang bisa diharapkan. Karenanya setiap individu harus patuh pada negara yang merepresentasikan kepentingan bersama untuk kebaikan semua anggota masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang etnik, agama maupun kelas.

 

Dalam Philosophy of Right, Hegel memahami masyarakt sipil sebagai wilayah pemuasaan kepentingan pribadi. Ekspansi pasar bebas yang memerdekakan manusia dari kungkungan agama, etika dan politik abad pertengahan berperan besar dalam proses pembentukan masyarakat sipil. Namun tekanan pada pasar bebas tidak membuat Hegel menjadi seorang utillitarian seperti Jeremy Bentham dan James Mill yang memahami manusia sebagai makhluk yang mengutamakan kepuasaan pribadi. Sebaliknya, selain kompetisi kepentingan, sebuah masyarakat sipil juga terbentuk berdasarkan akal sehat yang dikodifikasikan dalam aturan hukum. Hukum menyediakan jaminan keamanan kepada setiap manusia dan hak pemilikan pribadinya dan karenanya menciptakan mekanisme sosial yang mampu membatasi efek negatif konflik kepentingan antar individu. Negara menjadi penting karena institusi ini merupakan sumber akal sehat atau aturan hukum yang memungkinkan konflik kepentingan tidak bersifat destruktif. Negara juga meminimalisir konflik kepentingan tersebut dengan cara memberikan kesempatan berpartisipasi bagi setiap anggota masyarkat dalam proses menentukan general will. Pada gilirannya negara akan menjadi pusat dari seluruh aktivitas masyarakat sipil dan pusat perkembangan hukum, budaya, identitas nasional dan segala aspek khidupan sosial. Dengan mengidentifikasikan dirinya dengan negara, setiap indivdiu akan terhindar dari kompetisi yang cenderung anarkis dalam masyarakat sipil. Tegasnya, sekalipun mengakui pemisahan negara dan masyarakat sipil, Hegel menyelesaikan perbedaan dan pertentangan antara keduanya dengan mengintegrasikan masyarakt sipil ke dalam negara.

 

Kritikan Terhadap Hegel & Negara Kelas Karl Marx

Teori Marx dan Engels tentang negara merupakan alternatif terhadap pemikiran liberal dan filsafat hegelian yang mendominasi peta pemikiran politik Barat sejak akhir abad ke-16. Marx menolak konsep negara otonom yang diajarkan Hegel dan argumen negara netral yang merepresentasikan kepentingan seluruh anggota masyarakat yang diajukan Hobbes dan Locke. Marx menyadari bahwa teori negara yang ideal versi Hegel sering bertentangan dengan praktik negara dalam kehidupan nyata. Marx sampai pada kesimpulan bahwa dalam memahami keberadaan sebuah negara kebanyakan pemikir (terutama Hegel) memberikan perhatian yang terlalu besar terhadap perilaku negara itu sendiri dan mengabaikan arti penting the concrete nature of circumstances yang menentukan tindak tanduk negara yang bersumber dari tekanan kekuatan-kekuatan sosial non-negara.

 

Dalam Critigue of Hegel's Philosophy of Right, Marx menilai pemikiran Hegel bersifat absurd karena ia memahami negara secara abstrak dan terlepas dari kekuatan sosial yang bersaing di tengah masyarakat. Hegel mengabaikan kenyataan bahwa aktivitas negara tidak bedanya dengan aktivitas dan kualitas manusia yang mengoperasikannya. Memahami perilaku negara, karenanya, hanya bisa dilakukan dengan memahami the concrele nature of circumstances, perimbangan kekuatan di tengah masyarakat yang menghasilkan pengaruh yang tidak bisa dielakkan oleh negara. Lebih jauh Marx menulis, pertentangan antara negara dan masyarakat (sipil) bersifat nyata. Pertentangan ini tidak pernah bisa diselesaikan negara yang dianggap sebagai sumber akal sehat yang mengatasi segala macam konflik kepentingan. Pada kenyataanya negara tidak memiliki kapasitas mengatasi kepentingan-kepentingan pribadi. Sebaliknya negara selalu berada di bawah subordinasi hak-hak pemilikan pribadi. Karenanya argumen Hegel yang menegaskan bahwa negara memiliki kemampuan mengatur dan menentukan segala macam aspek kehidupan sosial secara mandiri menurut Marx hanyalah sebuah ilusi. Alih-alih menyelesaikan, negara malah memistifikasi pertentangan antara negara dan masyarakat sipil dan konflik kepentingan antar individu.

 

Dengan cara berpikir seperti itu, Marx dan juga Engels berkali- kali menolak gagasan negara netral yang diajukan para pemikir liberal. Jaminan kemerdekaan, persamaan dan keamanan yang dijanjikan negara netral versi pemikir liberal, menurut Marx, bertentangan dengan pemilahan sosial dalam masyarakat berdasarkan kelas. Apa artinya persamaan antara sesama yang dijanjikan negara jika pada kenyataanya Kesenjangan sosial dan ekonomi menghambat setiap individu untuk memperoleh penghargaan yang setara? Siapa yang bisa mempercayai negara yang menjanjikan kesejahteraan bagi setiap warganya jika dalam kehidupan sehari-hari keberuntungan segelintir pemilik modal dan alat produksi berbanding terbalik dengan kesengsaraan para pekerja dan petani? Untuk itu, dalam On The Jewish Ouestion, Marx membedakan emansipasi politik dan emansipasi manusia. Pembentukan negara netral yang diajukan para pemikir liberal boleh jadi berdasarkan emansipasi politik negara terhadap kekangan tradisi abad pertengahan. Akan tetapi, pembentukan negara liberal ini tidak serta merta membawa emansipasi manusia, yang membebaskan setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan sosial. Malah sebaliknya negara liberal membiarkan ketidakadilan dan ikut mencegah perwujudan emansipasi manusia.

 

Kritik Marx terhadap konsep negara liberal dan Hegelian perlu dipahami dalam kerangka pemikiran Marx yang lebih luas tentang posisi individu dalam masyarakat, hubungan-hubungan produksi, dan sistim produksi modern yang ia sebut kapitalisme. Pada dasarnya Marx bisa menerima keberadaan individu sebagai organisme yang memiliki kapasitas unik, hasrat dan kepentingan untuk memilih secara bebas. Namun, ia menolak pandangan liberal yang melihat indivdiu sebagai organisme yang abstrak tanpa kaitannya dengan kehidupan sehari- hari yang bersifat riil. Ia juga mengkritik kecenderungan menempatkan individu sebagai entitas sosial paling utama untuk memahami kehidupan politik dan perilaku negara. Marx menegaskan, “man is not an absiract being sguatting outside the world. Man is Hhe human world, the state, society”. Keberadaan individu karenanya hanya bisa diterima dalam kaitannya dengan sesama individu lainnya. Individu bukanlah sekumpulan organisme yang bertindak secara otonom yang terlibat aktif dalam produksi dan kehidupan politik, melainkan human beings (manusia biasa) yang hidup dalam jaring-jaring interaksi dan relasi sosial dengan sesama manusia lainnya. Sifat- sifat dasar dan perilaku setiap individu merupakan produk sejarah yang bersumber dari berbagai bentuk interaksi dan relasi sosial tersebut. Marx karenanya memahami masyarakt bukan sebagai kumpulan indivdiu, tetapi sebagai kumpulan interaksi sosial antara manusia. Bagi pemikir liberal, perbedaan antara seorang budak dan majikan menjadi tidak penting karena kedua-duanya merupakan individu yang berdaulat. Akan tetapi bagi Marx perbedaan itu sangat nyata karena merupakan produk interaksi antar manusia yang membawa efek ekonomi dan sosial yang bertolak belakang.

 

Kunci untuk memahami perilaku individu adalah struktur kelas. Pemilahan kelas berkembang dalam sistim produksi yang mengejar surplus dan mengakui hak-hak pemilikan pribadi. Surplus tersebut dicapai setelah kelas sosial non-produktif berhasil menguasai alat-alat produksi dan memaksakan eksploitasi atas kelas sosial produktif. Kelas sosial yang menguasai alat-alat produksi menjadi kelas dominan, sementara kelas sosial produktif yang ditindas atas nama keuntungan menjadi kelas subordinan. Pada gilirannya, ketika sistim produksi yang mengejar surplus dan mengakui hak-hak properti ini berkembang menjadi sistim produksi yang utama, kelas dominan dan subordinan akan menjadi dua kelas utama yang membelah masyarakat. Hubungan antara kedua kelas ini selalu ditandai oleh eksploitasi dan konflik, yang berpengaruh besar terhadap dinamika sebuah masyarakat.

 

Pemahaman tentang kelas dan kapitalisme membawa implikasi luas terhadap pemahaman Marx dan Engels tentang negara. Bertolak belakang dengan Hegel yang memisahkan negara dari masyarakat (sipil) sembari menempatkan negara sebagai aktor yang otonom dan menentukan, Marx memahami kehadiran negara sebagai bagian dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat, terutama hubungan antar kelas sosial yang konfliktual. Marx dan Engels juga berbeda dengan para pemikir liberal yang memusatkan perhatiannya pada ketegangan antara hak-hak indivdiu dan netralitas negara karena ia melihat keberadaan otoritas politik dalam konteks sistim produksi untuk menghasilkan surplus value yang menjadi basis material hubungan tidak seimbang antara kelas dominan dan subordinan. Bagi Marx, gagasan tentang negara harus selalu dikaitkan dengan dua faktor. Pertama, negara merupakan orde politik yang merepresentasikan kepentingan kelas sosial dominan, termasuk di dalamnya menjamin keberlangsungan dominasi modal atas tenaga kerja. Kedua, negara juga merupakan orde politik yang menjamin keberlangsungan akumulasikapital tanpa gangguan perjuangan kelas.

 

Kemudian, salah satu tema sentral dalam teori Marx dan Engels tentang negara adalah pengaruh economic base terhadap keseluruhan bangunan political superstructure. Menurut cara pandang strukturalis ini, negara mencerminkan economic base sebuah masyarakat. Intervensi yang dilalukan negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan sistem produksi yang bertujuan menghasilkan surplus value dan hubungan produksi merupakan fondasi dasar yang menentukan bentuk sistim politik dan kesadaran sosial. Marx dan Engels menjelaskan, perkembangan negara berjalan seiring dengan pembagian kerja sosial di masyarakat yang melahirkan kelas dominan dan kelas subordinan. Konflik politik dalam negara antar—partai yang berbeda, antar politisi, atau antar birokrat—hanyalah sebuah ilusi karena konflik yang sebenarnya berlangsung pada level antagonisme antara kelas dominan dan kelas subordinan. Dalam The Poverty of Philosophy, Marx menulis “ it is the sovereigns who in all ages have been subject to economic conditions, but if is never they who have dictated laws to them. Legislation, whether political or civil, never does more than procalim, express in words, the will of economic relations”. Sementara dalam Das Kapital (1894)Marx menambahkan, “it is always the direct relationship of the owners of the conditions of production to the direct producers...which reveals...the hidden basis of the entire social structure, and with it the political form of the relation of sovereignty and dependence, in short, the corresponding specific form of the state”.

 

KCIC: Kemenangan Karl Marx dan Kekalahan Teori Liberal

Dalam uraian diatas, ada dua pokok beda antara teori negara Liberal, Hegel dan Karl Marx. Dalam pandangan kaum liberal dan Hegelian, negara adalah institusi netral yang mampu melindungi hak masyarakat. Sedangkan Karl Marx memandang negara sebagai entitas yang mewakili kelompok ekonomi dominan. Coba kita telaah dua teori tersebut dalam studi kasus Proyek KCIC dan wacana penghentian rute operasi KA Argo Parahyangan. Pertama kita harus mendefinisikan hak alamiah itu. Hak alamiah yang paling dasar dari manusia adalah kebebasan. Tiap-tiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan atas semua tindakannya, selama kebebasan tersebut tidak mengambil hak individu lainya. Dalam konteks pilihan moda transportasi, maka ia masuk dalam kebebasan ekonomi individu. Dimana letak kebebasan ekonomi itu? Dia terletak pada kehendak bebas tiap manusia untuk menetukan kombinasi yang paling efisien dalam rangka memenuhi tuntunan hidupnya. Jika kita mendefinisikan kegiatan ekonomi sebagai tindakan individu dalam memilih alternatif sumber daya yang tersedia, maka letak kebebasan mana yang pilihan sumber daya yang paling efisien tersebut harus datang dari pertimbangan akalnya sendiri. Tentu akal dan rasio individu tidak semuanya benar. Banyak pilihan ekonomi yang dipilih seorang individu bukan berasal dari pertimbangan rasio yang benar. Hal ini terjadi karena di dalam pilihan ekonomi terjadi informasi yang asimetris antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Untuk memastikan rasio tetap mengarahkan individu pada jalur baik, maka negara perlu memastikan bahwa masalah-masalah pada informasi yang tidak simetris perlu diubah menjadi simsetris. Dengan itu, kewajiban negara dalam melindungi hak alamiah adalah memastikan bahwa kebebesan untuk memilih tetaplah membawa pilihan individu pada nilai yang baik.

 

Sayangnya, dalam konteks, KCIC dan KA Argo Parhayangan, negara bukanya meluruskan pilihan yang baik bagi masrakat, justru sebaliknya. Negara justru membatasi hak yang paling dasar dari individu mengenai kebebasan. Hak alamiah untuk memilih kombinasi alternatif diubah menjadi tanpa pilihan yang tersedia sama sekali. Sehingga jelas bahwa dalam konteks ini teori negara liberal terbukti tidak berlaku. Mereka gagal memahami realita seperti apa yang menjadi kritikan Karl Marx. Bukanya untuk melindungi hak dasar tiap individu dalam masyrakat, negara malah hadir sebagai lembaga yang merenggut hak-hak dasar tersebut. Dalam hal ini justru Karl Marx yang harus kita akui relevan teorinya. Pemaksaan bagi masyarakat untuk menggunakan KCIC akan membawa ingatan kita pada kebenaran Marx bahwa negara hadir untuk melayani kepentingan segelintir elit. Masih adanya moda transportasi lain yang bisa digunakan masyarakat selain KCIC memaksa negara untuk membuat regulasi yang menutup kemungkinan subtitusinya. Orientasi akhirnya tidak lain agar investor KCIC cepat mempereloh keuntungan dari modal yang dipakai dalam proyek. Sehingga negara hanya peduli pada persoalan kepentingan pemilik modal alih-alih pemenuhan hak dasar alamiah masyarakat Indonesia. Regulasi dan hukum mengarah pada pembelian tiket KCIC sebagai jaminan pemasukan bagi mereka yang punya kepentingan. Si boss pemilik modal tertawa bahagia dengan aliran pemasukan tiket, sedangkan si buruh menangis tidak lagi mampu membeli tiket untuk mengunjugi ibunya yang sakit di Bandung.

 

Yang Harus kita Lakukan

 

Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam, yang sudah dilantik untuk memegang nilai-nilai keislaman-keindonesian, dan juga kemahasiswaan sudah tentu menjad tanggung jawab moral untuk ikut terlibat menyumbangkan suaranya. Wacana pengahapusan rute operasional KA Argo Parahyangan, bagi saya pribadi sangat bertentangan dengan ketiga asas yang dipegang oleh kader HMI. Tulisan sederhana dengan alur yang mungkin ‘belepotan’ ini hanyalah pemantik awal bahwa banyak kebijakan publik yang perlu kita telaah, karena bertengan dengan asas ideologi yang kita pegang sebagai kader. Sebagai pengingat kembali, bahwa harapan satu-satunya dari Lafran Pane dari HMI adalah melahirkan intelektual muslim yan peka terhadap kondisi sekitarnya. Tujuan berHMI bukan untuk menjadi Ketum PB, BPL, Cabang, maupun Komisariat. Jabatan struktural hanyalah alat dalam ber HMI, bukan tujuan. Adapun tujuannya dalam praktik yang paling kecil bisa kita implementasikan dengan menampilkan sosok kita yang vokal dan berpengetahuan untuk membedah realita, apakah realita dan ideal terdapat kesesuaian. Jika realita sudah tidak lagi berkesuaian dengan asas keindonesian dan keislaman, di sanalah wujud kader kita tampilkan dengan memberikan sumbangsih sekecil apa pun itu. Entah dengan tulisan, diskusi dan yang paling konkret demonstrasi. Jika kita terus diam seperti ini, maka baiknya HMI dibubarkan saja, seperti apa yang disampaikan oleh Lafran Pane. Sebelum meninggal, ia menulis ketika ketidadilan ada dimana-mana, dan kader HMI sudah tidak peduli, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak membubarkan HMI. Saya lupa kalimat persisnya, tapi kurang lebih seperti itulah kalimat yang disampaikan oleh Bapak ideologis kita.