Yang Hilang dari Opini Publik: Banjir Semarang Bukan Hanya Karena Determinisme Alam

Oleh: Samsul Bakri
 

Dalam kurun waktu tujuh hari terakhir ini, Kota Semarang menjadi salah satu episentrum liputan media. Bukan karena Ganjar Pranowo yang diisukan bertengkar dengan elit PDI-P. Bukan juga karena survei bayaran yang menampilkan Pak Ganjar sebagai sosok yang paling diinginkan publik sebagai Presiden 2024 nanti. Pemberitaan media tentang Semarang justru banyak menampilkan bencana alam banjir.

 

Bagi Kota Semarang sendiri, kuhusnya wilayah utara kota ini, banjir sudah seperti ritual tahunan.  Selalu datang menjumpai. Tentu jika banjir adalah masalah: kenapa sampai sekarang belum bisa diselesaikan? Orang bijak bilang “pengalaman adalah guru terbaik.” Maknanya, kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu agar di esok hari tidak terjadi kesalahan yang sama. Jika saya terlambat masuk kuliah karena tidur larut malam, maka esoknya saya akan tidur lebih awal agar masuk kelas tepat waktu. Jika hari ini ada banjir, maka kita akan belajar agar esok banjir tidak lagi ada.

 

Kota Semarang seperti tidak mengamini quote bijak tersebut. Sebab, puluhan tahun silam ada banjir, hari masih juga tetap ada banjir. Mengapa demikian? Tentu anggapan bahwa banjir bukan sebagai masalah tidak layak djadikan tesis, sebab banjir memang masalah. Ada banyak alternatif dan kajian teknis yang bisa menjelaskan sebab-sebab banjir yang tak kunjung hilang di Kota Semarag. Sebab-sebab yang sudah diketahui harusnya sudah ada cara-cara teknis untuk menyelesaikanya.

 

Faktnya memang demikian, bahwa sebab dan caranya sudah tersedia. Namun suara-suara tersebut lari dari perbincangan publik. Yang menyuarakanya adalah minoritas dalam publik. Mereka adalah intelektual yang masih jujur dalam pendirian keilmuanya. Orang seperti itu tidak mendapat tempat yang cukup dari media arus utama untuk berbicara. Media nasional cenderung lebih banyak mengutip pendapat pemerintah sebagai sumber informasinya. Karya jurnalis tersebut menjadi sangat bias opini pemerintah daripada melahirkan diskusi publik yang sehat.

 

Informasi yang dikonsumsi publik memiliki efek yang besar dalam mempengaruhi kesadaran masa. Sebab asasnya: pengetahuan akan melahirkan kesadaran. Sedangkan kesadaran akan melahirkan tindakan. Maka, ketika informasi publik sudah dipenuhi oleh opini pemerintah, tindakan yang diilhami masyarakat akan selaras dengannya. Pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang publik yang bebas dari banjir, memiliki kecendurungan melepas tangan atas masalah tersebut. Pemerintah, dalam berbagi  siaran publik selalu berdalih bahwa banjir merupakan determinisme alam, bukan karena salah tata kelola bangunan, atau pun error teknis lainya.

 

Tulisan ini berupaya untuk menelaah bagaimana opini publik dari media main stream yang didominasi oleh opini pemerintah mengenai bencana banjir dan tawaran dari penulis.

 

Bingkai Media: Determinisme Alam Sebagai Penyebab Banjir

 

Narasi media di Indonesia cenderung menempatkan banjir sebagai bagian dari bencana yang disebabkan oleh alam. Pemberitaan yang membingkai banjir sebagai akibat dari perilaku manusia seperti pembalakan hutan, tata kelola ruang yang buruk, pemanasan global akibat produksi gas rumah kaca tidak mendapatkan porsi yang cukup memadai. Hal yang mengkhawatirkan adalah masyarakat sebagai khalayak media tidak mempunyai informasi yang memadai untuk memahami banjir, sehingga langkah yang harus dilakukan masyarakat dalam merespons banjir jadi sulit terbayangkan (Adiprasetio, 2022).

 

Sebuah penelitian yang dilakukan peneliti dari Universitas Padjajaran memeriksa bagaimana media daring di Indonesia membingkai banjir pada periode 2020 hingga pertengahan 2021. Mereka memeriksa empat banjir besar pada periode tersebut yaitu: banjir Jabodetabek, Lebak, Banten, Luwu Sulawesi Selatan, dan banjir bandang Kalimantan Selatan. Pada hari puncak pemberitaan banjir Jabodetabek di tahun 2020 (2 Januari 2020), 51% dari total 415 pemberitaan menyebutkan alam sebagai penyebab utama terjadinya banjir. Curah hujan tinggi, perubahan iklim dan/atau narasi terkait hidrometeorologi cenderung menjadi narasi dominan. Hanya 14% dari pemberitaan menyebutkan bahwa banjir Jabodetabek merupakan dampak perilaku manusia. Sebagian berita memang membingkai banjir dengan dua variabel penyebab sekaligus, namun jumlahnya tidak besar. Mayoritas pemberitaan mengabaikan problem tata guna lahan, absennya kawasan resapan, hingga kebijakan pemerintah yang semestinya dioptimalkan sebelum banjir.

 

Untuk di Kota Semarang, menurut riset kecil-kecilan yang saya lakukan, mayoritas media juga masih menganggap bahwa banjir disebabkan oleh faktor alam. Misalnya tempo.co (2023) yang mengutip Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang menyebutkan, “banjir disebabkan oleh hujan deras di wilayah Kota Semarang yang terjadi pada Jum'at hingga Sabtu”.

 

Adanya bingkai dalam pemberitaan merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan media saat menampilkan realitas. Bingkai merupakan manifestasi dari sudut pandang jurnalis dan media. Bingkai juga berpotensi mempengaruhi bagaimana publik mencerna pemberitaan dan menyimpulkan suatu masalah (Adiprasetio, 2022).

 

Hidrometerologi sebagai Wahana opini Pemerintah mejadi Opini Publik

 

Salah satu contoh bagaimana bingkai pemberitaan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap khalayak adalah ketika peristiwa banjir dibingkai media dengan istilah sangat teknis yaitu “bencana hidrometeorologi”.

 

Istilah bencana hidrometeorologi sendiri telah digunakan sejak tahun 2013 oleh BNPB untuk menyebut bencana akibat iklim yang ekstrem. Namun, istilah ini mulai digunakan sebagai narasi media pada bulan Oktober 2020. Pada bulan tersebut, tercatat kepala BMKG, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, dan bahkan Presiden Joko Widodo berulang kali menggunakan terminologi “bencana hidrometeorologi” untuk mengidentifikasi fenomena merugikan dan disebabkan oleh peristiwa meteorologi dan iklim yang ekstrem, membawa bahaya seperti banjir, kekeringan, angin topan, tornado, atau tanah longsor ke tempat kejadian (Wu dkk, (2016).  Dalam konteks ini, media cenderung hanya menjadi corong dan penyambung istilah dari pemerintah.

 

Penggunaan istilah “bencana hidrometeorologi” yang cenderung teknis berimplikasi pada produksi narasi bencana yang terbatas. Istilah ini mengasingkan banjir dari diskusi publik lebih luas dan menjauhkan perbincangan dari ulasan mengenai dampak perubahan iklim serta ulah manusia.

 

Dalam kausus banjir di Semarang, terlihat bahwa pemberitaan yang menggunakan istilah “bencana hidrometeorologi” akan memiliki sentimen pemberitaan yang cenderung lebih positif. Bukan hanya karena narator utama istilah tersebut merupakan narasumber dari pihak pemerintah, namun juga karena istilah tersebut cenderung menutup kemungkinan perbincangan atas penyebab-penyebab lain banjir. Pun, dari studi-studi sebelumnya dapat terlihat bagaimana media-media daring kita cenderung hanya menggunakan satu-dua narasumber saja dalam memberitakan peristiwa (Adiprasetio, 2020).

 

Dominannya berita yang mengatributkan alam sebagai penyebab peristiwa banjir menjadi problematik karena seolah-olah respons yang bisa kita lakukan sekadar bersiap menghadapi serangkaian bencana yang akan muncul dari tahun ke tahun. Berbeda halnya bila media dapat mengungkap apa saja dan bagaimana andil manusia dalam terjadinya banjir yang terus mendera wilayah-wilayah Indonesia. Pada akhirnya, pemberitaan terkait banjir akan memiliki konsekuensi dan berada dalam dimensi politik. Dengan demikian, selanjutnya perlu dibicarakan apa upaya yang dapat dilakukan secara kolektif dan terstruktur untuk menanggulangi banjir.

 

Terdapat dua bingkai pemberitaan dalam lingkup isu politik menurut Iyengar (1996): (1) bingkai episodik, yaitu ketika peristiwa difokuskan pada permasalahan tunggal yang tidak dihubungkan dengan permasalahan lainnya; (2) bingkai tematik, yaitu ketika peristiwa digambarkan sebagai permasalahan umum yang berhubungan dengan satu dan lain hal (sistematik) yang berkembang. Pada pemberitaan banjir akhir-akhir ini, bingkai yang paling dominan diproduksi oleh media daring kita adalah bingkai episodik. Banjir diposisikan sebagai sebuah peristiwa tunggal tanpa penjelasan yang cukup berarti tentang penyebab peristiwa tersebut.

 

Media daring di Indonesia sangat minim menampilkan pemberitaan dengan bingkai tematik, bingkai yang potensial memberikan pemahaman lebih luas terhadap penyebab peristiwa banjir. Dominannya bingkai episodik berpotensi membuat khalayak tidak memahami peristiwa banjir secara sistematis dan hanya memaknai banjir sebagai sebuah peristiwa tunggal.

 

Media semestinya dapat memainkan peran signifikan dalam penyadaran khalayak untuk merespons peristiwa banjir. Tidak hanya dalam lingkup pemahaman terhadap isu lingkungan seperti banjir, media juga dapat mempengaruhi persepsi dan bahkan tindakan. Studi Bengston (1999), misalnya, menunjukkan bagaimana bingkai yang diproduksi oleh media cetak AS sejalan dengan opini publik terkait kebijakan Hutan Nasional. Begitupun dengan studi Delshad dan Raymond (2013) yang menemukan bahwa perubahan bingkai media terkait biofuels (dari positif ke negatif) mempengaruhi perilaku publik, dari yang awalnya mendukung menjadi cenderung menentang.

 

Bingkai media juga membentuk persepsi penyebab masalah tertentu yang berkaitan dengan kebijakan makro dan efikasi atas solusi dari masalah bencana (Tewksbury dkk., 2000). Walhasil, pada konteks banjir, bingkai media dapat menggeser diskusi publik dari kebijakan terkait pencegahan banjir ke arah kebijakan yang dapat mengubah tatanan perilaku manusia seperti alih teknologi menjadi ramah lingkungan maupun kegagalan kebijakan yang menjadi penyebab banjir.

 

Politisi acap menyuarakan bahwa bencana tidak layak dipolitisasi pada momen-momen krusial bencana. Namun, studi Olshanky dan Chang (2009) menunjukkan bahwa diskursus publik terkait bencana dapat mengubah kebijakan karena perhatian publik jadi terfokus pada peristiwa tersebut. Pada kasus Jakarta misalnya, perhatian besar publik terhadap sumur resapan yang gagal di Jakarta membuat anggaran pembangunan sumur resapan untuk tahun 2022 dicoret (Mantalean, 2021). Selama berbasis data yang kuat, politisasi bencana juga dapat menajamkan diskusi sehingga menghasilkan pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien.

 

Perlunya Media Alternatif

 

Pembingkaian banjir sebagai bencana alam lewat bingkai episodik tentu tak dapat diterima begitu saja. Dapat kita ketahui bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan politisi menjadi narasumber dominan dalam pemberitaan selain juga BNPB dan BMKG. Suara dari akademisi dan LSM di daerah yang juga memiliki peran vital dalam isu lingkungan di daerah maupun nasional tidak mendapatkan porsi yang layak. Hal ini mencerminkan kecenderungan media di Indonesia dalam meliput suatu peristiwa di mana pemerintah dan politisi acap diposisikan sebagai narasumber utama pemberitaan. Bingkai sempit narasi bencana kita karenanya tak lepas juga dari dominannya narasi pengambil kebijakan dan tak adanya narasi tandingan yang cukup layak.

 

Pada konteks ini, jurnalis dan media harus lebih berani dalam mewartakan bencana. Pun, tidak cukup hanya itu. Media bahkan harus bisa mempolitisasi bencana untuk kepentingan publik. Media harus berani memosisikan akademisi dan aktivis lingkungan untuk berbicara lantang terkait bencana banjir serta menampilkan serangkaian data untuk meyakinkan publik bahwa ada langkah yang harus diambil. Pemahaman dan tindakan publik diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan penanganan banjir dan kebijakan lingkungan yang lain.

 

Di luar itu, saya memahami bahwa terdapat banyak tantangan dalam upaya mendorong perubahan yang lebih jauh, khususnya bila ingin berangkat dari media. Menilik teori hierarki pengaruh yang dijelaskan oleh Shoemaker dan Reese (2014), terdapat berbagai lapisan variabel yang potensial mempengaruhi bagaimana suatu peristiwa dibingkai dalam berita. Selain faktor individu jurnalis terdapat lapisan lain yaitu rutinitas media, pola organisasi media, institusi sosial lain yang bertaut dengan media dan sistem sosial kita yang mempengaruhi mengapa media memiliki pola tertentu dalam memproduksi pesan terkait bencana. Tentu kita tidak dapat menutup mata bahwa selama ini rutinitas lapangan jurnalis serta hubungan yang tidak sehat antara media dengan kekuasaan membuat narasi pemerintah menjadi sangat dominan dalam perbincangan terkait kebencanaan.

 

Pada akhirnya, kita harus memahami bagaimana media bekerja, dan berupaya keras mengubah arah pena redaksi untuk mengarusutamakan isu lingkungan dan memberikan porsi yang lebih banyak bagi akademisi dan aktivis lingkungan.  Bila media arus utama sulit untuk meminjamkan penanya dalam perlawanan terhadap perubahan iklim, maka saat ini adalah momen yang paling tepat untuk kita membesarkan media alternatif yang lebih independen dalam menyuarakan kerentanan manusia di hadapan krisis.

 

 

Daftar Referensi

 

Adiprasetio. (2020). Under the shadow of the state: Media framing of attacks on West Papuan students on Indonesian online media. Pacific Journalism Review, 242-260.

Adiprasetio, J. (2022, Februari 20). Politisasi banjir selama ini cuma buat kepentingan politik parsial. Saatnya kepentingan publik diutamakan. Diambil kembali dari remotivi.or.id: https://www.remotivi.or.id/amatan/736/bingkai-bencana-dan-media-perlunya-mempolitisasi-banjir-demi-kepentingan-publik

Iyengar, S. 1996. Framing responsibility for political issues. The ANNALS of the American Academy               of Political and Social Science 546 (1): 59-70.

Olshanky, R. B. & Chang, S. 2009. Planning for disaster recovery: Emerging research needs and                      challenges. Progress in Planning 72 (4):200-209.

Shoemaker, P. J. & Reese, S. D. 2014. Mediating the message in the 21st century: a media sociology                 perspective. Routledge: New York.

tempo.co. (2023, Januari 2). 4 Fakta Tentang Banjir Semarang. Diambil kembali dari tempo.com: https://nasional.tempo.co/read/1674889/4-fakta-tentang-banjir-semarang

Tewksbury D., Jones J., Peske M. W., Raymond A., Vig W. 2000. The Interaction of news and advocate             frames: manipulating audience perceptions of a local public policy issue. Journalism & Mass                   Communication Quarterly 77 (4): 804-829.

Wu, H., Huang, M., Tang, Q., Kirschbaum, D. B., Ward, P. 2016. Hydro-meteorological hazards:                       monitoring, forecasting, risk assessment, and socio-economic responses. Advances in                              Meteorology, 1–3.